SAMARINDA – Insiden kapal yang kembali menabrak fender yang tengah dibangun pada Jembatan Mahakam, Minggu (8/3/2026) malam, memicu reaksi dari kalangan legislatif.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan agar kejadian yang terus berulang tersebut tidak hanya diselesaikan dengan ganti rugi lalu berlalu begitu saja.
Ia menyoroti kekhawatiran terhadap dampak ekonomi kerakyatan apabila infrastruktur vital tersebut terus mengalami kerusakan akibat insiden serupa.
Menurutnya, jembatan-jembatan yang membentang di atas Sungai Mahakam seperti Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota, dan terlebih lagi Jembatan Mahulu merupakan urat nadi distribusi logistik bagi masyarakat Kalimantan Timur.
“Jembatan di atas Sungai Mahakam bukan sekadar penghubung antarwilayah di Kota Samarinda, tetapi sangat vital bagi perputaran ekonomi,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).
Ananda menjelaskan, gangguan pada jalur transportasi darat akan berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat.
“Ini modal vitalnya Kaltim untuk transportasi penghubung dan ekonomi kemasyarakatan. Samarinda menjadi penghubung akses antar kabupaten dan kota, ini yang harus disadari bersama,” ungkapnya.
Ia mencontohkan insiden yang sempat terjadi di Jembatan Mahulu, yang mengalami tabrakan tongkang hingga tiga kali. Akibatnya, pemerintah harus melakukan uji dinamis dengan menutup sementara akses jembatan.
Saat itu, kendaraan berat yang biasa melintas terpaksa memutar lebih jauh untuk mengantar logistik ke kawasan pergudangan, pasar-pasar, hingga tempat usaha masyarakat seperti gudang grosir dan distributor bahan pokok penting (bapokting).
Kondisi tersebut sempat menghambat aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah karena distribusi barang mengalami keterlambatan. Selain itu, biaya pengiriman juga meningkat.
“Jalur distribusi dan logistik kita utamanya di situ. Kalau jembatan bermasalah, dampaknya besar. Ekonomi kita bisa melambat, distribusi terhambat, dan ujungnya inflasi karena harga barang naik,” tegasnya.
Soroti Kinerja Otoritas Maritim
Ananda juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, serta instansi terkait lainnya.
Ia meminta agar Standar Operasional Prosedur (SOP) pengolongan kapal, khususnya terkait penggunaan kapal pandu seperti escort dan assist, dijalankan secara disiplin tanpa celah.
Menurutnya, aktivitas pengolongan kapal harus berada dalam kontrol waktu yang ketat agar potensi kesalahan dapat diminimalisir. Faktor keamanan, kata dia, harus menjadi prioritas utama demi menjaga umur infrastruktur jembatan.
“Infrastruktur ini harus kita jaga bersama. Para pengusaha bersama otoritas maritim saya yakin bisa memperbaiki sistem keamanan yang ada dan meminimalisir insiden serupa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ananda juga mendorong adanya sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera.
Ia tidak ingin insiden tersebut hanya dianggap sebagai kesalahan manusia (human error) tanpa adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan di alur Sungai Mahakam.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus memonitor evaluasi yang dilakukan oleh Pelindo, KSOP, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), agar urat nadi ekonomi masyarakat Kalimantan Timur tidak lagi terancam oleh kelalaian di masa mendatang.
“Harus ada sanksi tegas supaya semua pihak bekerja lebih hati-hati. Bukan hanya penabraknya, tetapi juga sistem pengawasannya harus dievaluasi,” pungkasnya.
