SAMARINDA – Rencana pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) di Samarinda pada 2027 mulai memasuki tahap persiapan. Pemerintah kota menyiapkan armada bus medium yang dinilai sesuai dengan kondisi jalan di dalam kota, sementara fasilitas pendukung seperti halte dan titik naik turun penumpang masih perlu dilengkapi.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan spesifikasi armada telah dibahas bersama Dinas Perhubungan. Penggunaan bus medium dipilih agar layanan transportasi massal tersebut dapat menyesuaikan kapasitas jalan di Samarinda.
“Armada yang digunakan bukan bus besar, melainkan bus medium yang sesuai dengan kapasitas dan luasan jalan kita,” terang Deni (7/10/2026).
Selain armada, penyediaan halte dan titik naik turun penumpang menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum layanan beroperasi. Dinas Perhubungan akan melengkapi fasilitas tersebut untuk mendukung kelancaran pelayanan.
“Tinggal infrastrukturnya yang kita persiapkan, salah satunya halte-halte yang belum ada titik pick and drop-nya. Nanti diadakan oleh Dinas Perhubungan untuk melengkapi fasilitas,” kata Deni.
Pada tahap awal, BRT direncanakan melayani dua koridor utama. Pengoperasiannya akan menggunakan skema Buy the Service (BTS), dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN.
Deni menyebut pembahasan dukungan anggaran dari Kementerian Perhubungan untuk 2027 telah memasuki tahap finalisasi. Dukungan tersebut dinilai penting agar layanan transportasi massal bisa diwujudkan.
“Kemarin sudah ada obrolan untuk penganggaran di APBN di tahun 2027. Alhamdulillah, dalam rangka menciptakan transportasi massal di Samarinda, kita memang perlu dorongan support APBN,” ujarnya.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dijadwalkan bertemu jajaran Kementerian Perhubungan untuk merampungkan kesepakatan akhir. DPRD Samarinda menyatakan dukungan terhadap rencana pengoperasian BRT tersebut.
Deni berharap kehadiran BRT dapat menjadi pilihan transportasi bagi masyarakat sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas. Ia mencontohkan Balikpapan yang telah menjalankan layanan serupa selama tiga tahun dengan dukungan subsidi pemerintah pusat.
“Tahapannya saat ini juga sudah dalam tahap finalisasi. Mudah-mudahan ini bisa terwujud,” tutup Deni Hakim Anwar.(adv)
